Serangan Trump ke Iran Picu Perdebatan: Pakar Sebut Standar Ganda PKC soal Kedaulatan Terbongkar

Operasi “Epic Rage” Hantam Iran

Amerika Serikat bersama Israel melancarkan operasi militer yang diberi nama “Epic Rage” terhadap Iran. Serangan tersebut menghantam Ibu Kota Tehran dan dilaporkan menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei.

Setelah operasi dimulai pada 28 Februari, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump merilis pernyataan video yang menyebut kemampuan nuklir Iran telah mencapai titik kritis.

Trump mengatakan Amerika tidak akan menunggu sampai ancaman bom benar-benar terjadi sebelum bertindak. Ia juga menyerukan rakyat Iran untuk mengambil kembali kendali atas pemerintahan mereka.

Trump Serukan Rakyat Iran Rebut Pemerintahan

Dalam pesannya, Trump menyatakan bahwa rakyat Iran kini berada pada momen penting menuju kebebasan.

Menurutnya, setelah operasi militer selesai, rakyat Iran harus mengambil alih pemerintahan mereka sendiri dan menentukan masa depan negara tersebut.

Pernyataan ini memicu perdebatan internasional mengenai legalitas operasi militer tersebut.

Pakar: Intervensi Berbasis Hak Asasi Manusia

Namun sejumlah analis menilai konflik ini bukan semata soal nuklir atau keamanan regional, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Wakil profesor hubungan internasional dari Tamkang University, Zheng Qinmo, mengatakan bahwa latar belakang konflik adalah pemberontakan rakyat Iran terhadap pemerintah yang menindas.

Ia menilai ketika suatu rezim melakukan pembantaian terhadap rakyatnya sendiri dalam jumlah besar, legitimasi pemerintah tersebut menjadi dipertanyakan.

Menurutnya, langkah Trump dapat dipandang sebagai upaya mencegah pembunuhan massal yang lebih besar terhadap rakyat Iran.

Iran Disebut Pendukung Jaringan Militan

Sementara itu, mantan pengacara Tiongkok yang kini menjadi analis independen, Lai Jianping, menyebut Iran selama ini menjadi pendukung utama sejumlah kelompok militan di Timur Tengah.

Ia menyinggung dukungan Iran terhadap kelompok seperti Hezbollah, Hamas, dan Houthi movement.

Menurutnya, Iran tidak hanya dituduh mengembangkan senjata nuklir, tetapi juga mengekspor terorisme serta menindas rakyatnya sendiri.

Karena itu, ia menilai operasi militer AS bukan keputusan spontan, melainkan hasil dari kegagalan berbagai upaya diplomasi sebelumnya.

PKC Dituding Gunakan Standar Ganda

Di tengah situasi tersebut, pemerintah China melalui juru bicara kementerian luar negeri Mao Ning mengecam serangan Amerika dan Israel.

Beijing menilai aksi militer tersebut melanggar hukum internasional dan prinsip kedaulatan negara.

Namun para pakar menilai kritik tersebut mencerminkan standar ganda PKC.

Lai Jianping menilai Beijing sering menggunakan hukum internasional ketika menguntungkan mereka, tetapi mengabaikannya ketika tidak sesuai dengan kepentingan politiknya.

Ia juga menyoroti berbagai tuduhan pelanggaran HAM di wilayah seperti Xinjiang dan Tibet, termasuk isu kerja paksa dan penahanan paksa.

Isu Penindasan Lintas Negara Ikut Disorot

Pakar lain juga menyinggung dugaan operasi penegakan hukum lintas negara oleh pemerintah China, seperti program “Fox Hunt” dan “Sky Net”, yang dituduh melanggar kedaulatan negara lain.

Selain itu, pelanggaran terhadap perjanjian internasional seperti Sino-British Joint Declaration juga sering disebut dalam kritik internasional terhadap Beijing.

Para analis menilai karena rekam jejak tersebut, pemerintah China dianggap kurang memiliki legitimasi moral ketika berbicara soal kedaulatan dan hukum internasional.

Kesimpulan

Serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran bukan hanya memicu konflik geopolitik baru di Timur Tengah, tetapi juga membuka perdebatan luas mengenai hubungan antara kedaulatan negara dan hak asasi manusia.

Di sisi lain, reaksi keras Beijing terhadap operasi tersebut memicu kritik dari para analis yang menilai PKC menerapkan standar ganda dalam menafsirkan hukum internasional. Perdebatan ini kemungkinan akan terus berlanjut seiring perkembangan situasi politik dan keamanan di kawasan.

#Iran #AmerikaSerikat #Israel #DonaldTrump #China #PKC #Geopolitik #TimurTengah #HakAsasiManusia #BeritaDunia