PKC Peringati 160 Tahun Kelahiran Sun Yat-sen, Analis Sebut Warisannya Dimanfaatkan untuk Mendorong Penyatuan Taiwan
![]() |
| Seorang polisi China yang mengenakan masker pelindung berjalan di depan potret pendiri kelompok Nasionalis, Sun Yat-sen, di Lapangan Tiananmen, Beijing, pada 28 April 2020. Lintao Zhang/Getty Images |
Partai Komunis China memperingati 160 tahun kelahiran Sun Yat-sen. Presiden Xi Jinping mengklaim PKC sebagai penerus perjuangannya, sementara sejumlah analis menilai penggunaan warisan sejarah tersebut bertentangan dengan cita-cita demokrasi pendiri Republik China.
Xi Jinping Klaim PKC sebagai Penerus Perjuangan Sun Yat-sen
Peringatan 160 tahun kelahiran Sun Yat-sen pada 12 November 2026 menjadi sorotan dalam hubungan politik antara China dan Taiwan.
Dalam acara peringatan yang digelar di Balai Agung Rakyat, Beijing, pemimpin Partai Komunis China (PKC), Xi Jinping, menyampaikan bahwa PKC merupakan penerus perjuangan Sun Yat-sen.
Xi juga menegaskan bahwa penyelesaian persoalan Taiwan dan tercapainya penyatuan penuh dengan Taiwan merupakan misi sejarah yang tidak akan berubah bagi Partai Komunis China.
Pernyataan tersebut memicu kritik dari sejumlah analis dan kalangan di Taiwan. Mereka menilai Beijing sedang menggunakan nama serta warisan sejarah Sun Yat-sen untuk memperkuat narasi politik mengenai penyatuan Taiwan dengan China daratan.
Sun Yat-sen dan Sejarah Berdirinya Republik China
Sun Yat-sen lahir pada 12 November 1866 dan dikenal sebagai tokoh utama Revolusi Xinhai 1911 yang mengakhiri kekuasaan Dinasti Qing.
Revolusi tersebut membuka jalan bagi berdirinya Republik China (ROC). Sun kemudian dilantik sebagai presiden sementara pertama republik tersebut di Nanjing.
Sun meninggal dunia pada 1925. Hingga saat ini, ia tetap dihormati sebagai Bapak Bangsa di Taiwan dan juga diakui sebagai tokoh penting dalam sejarah modern China.
Setelah perang saudara berakhir pada 1949, Partai Komunis China menguasai daratan China dan mendirikan Republik Rakyat China (RRC). Pemerintahan Republik China kemudian mundur ke Taiwan dan tetap menggunakan nama resmi Republik China.
Perbedaan sejarah dan status politik inilah yang menjadi salah satu dasar perselisihan antara Beijing dan Taipei hingga sekarang.
Taiwan Menegaskan Republik China Tidak Pernah Digantikan
Dewan Urusan Daratan Taiwan atau Mainland Affairs Council mengeluarkan pernyataan pada 12 November 2026 yang menegaskan bahwa Republik China yang didirikan oleh Sun Yat-sen merupakan negara berdaulat dan keberadaannya berlanjut hingga saat ini di Taiwan.
Menurut pemerintah Taiwan, Republik China tidak pernah digulingkan ataupun digantikan oleh Republik Rakyat China. Taipei juga menegaskan bahwa Republik China tidak berada di bawah kekuasaan Beijing.
Pemerintah Taiwan meminta PKC menghormati warisan Sun Yat-sen dengan menghentikan tindakan intimidasi terhadap Taiwan dan mengedepankan dialog dengan pemerintahan Taiwan yang dipilih secara demokratis.
Taiwan juga menyatakan bahwa apabila Beijing benar-benar ingin menghormati Sun Yat-sen, pemerintah China seharusnya memperjuangkan cita-cita demokrasi dan hak-hak rakyat yang pernah diperjuangkan oleh tokoh tersebut.
Analis Menilai Beijing Menggunakan Warisan Sun untuk Kepentingan Politik
Yuan Hongbing, seorang ahli hukum China yang tinggal di pengasingan di Australia, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa Beijing sedang menggunakan nama Sun Yat-sen untuk mendorong kerja sama antara Kuomintang (KMT) dan PKC.
Menurut Yuan, tujuan politik tersebut berkaitan dengan upaya Beijing untuk memperkuat narasi penyatuan Taiwan dan mengurangi kedaulatan politik Taiwan.
Ia menilai langkah tersebut sebagai strategi politik yang perlu dicermati karena menggunakan tokoh sejarah yang dihormati oleh kedua pihak untuk mendukung agenda politik Beijing.
Sementara itu, Tseng Chien-yuan, Ketua Dewan New School for Democracy dan konsultan Pemerintah Kota Taipei, menyoroti Tiga Prinsip Rakyat yang diperkenalkan Sun Yat-sen.
Ketiga prinsip tersebut adalah nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.
Menurut Tseng, ketiga prinsip itu merupakan satu kesatuan. Ia menilai tindakan PKC terhadap negara lain dan kebijakan politiknya di dalam negeri tidak sejalan dengan cita-cita yang diperjuangkan Sun.
Perbedaan Cita-cita Sun Yat-sen dan Sistem Politik PKC
Li Yingzhi, seorang akademisi China dan aktivis hak asasi manusia yang tinggal di pengasingan di Amerika Serikat, juga mempertanyakan klaim PKC sebagai penerus paling setia perjuangan Sun Yat-sen.
Menurut Li, Sun berjuang menggulingkan pemerintahan Dinasti Qing yang otoriter untuk membangun sebuah republik yang berlandaskan kebebasan dan demokrasi.
Sebaliknya, Li menilai sistem politik China saat ini masih mempertahankan kekuasaan otoriter dan membatasi kebebasan berbicara serta kebebasan beragama.
Ia juga menyoroti prinsip Sun mengenai persatuan lima kelompok etnis utama, yakni Han, Manchu, Mongol, Hui, dan Tibet.
Li menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah China di Tibet, Xinjiang, dan Mongolia Dalam. Ia menuduh pemerintah PKC melakukan pembatasan terhadap kebudayaan dan kebebasan masyarakat setempat.
Menurut Li, penggunaan nama Sun Yat-sen dalam peringatan resmi PKC lebih merupakan propaganda politik daripada penghormatan terhadap seluruh cita-cita yang diperjuangkan tokoh tersebut.
Tiga Prinsip Rakyat Menjadi Bagian Penting Warisan Sun
Sun Yat-sen memperkenalkan Tiga Prinsip Rakyat atau San Min Zhu Yi pada 1905 melalui gerakan revolusionernya, Tongmenghui.
Ketiga prinsip tersebut meliputi:
- Nasionalisme (Minzu): memperjuangkan kemerdekaan dan persatuan bangsa.
- Demokrasi (Minquan): memberikan hak politik dan kedaulatan kepada rakyat.
- Kesejahteraan Rakyat (Minsheng): meningkatkan kondisi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
Ketiga prinsip tersebut menjadi dasar pemikiran politik Sun dalam perjuangan membangun republik modern.
Namun, perbedaan penafsiran terhadap warisan politik Sun kini menjadi bagian dari persaingan narasi antara Beijing dan Taipei.
Pemerintah China menekankan persatuan nasional dan penyatuan lintas Selat Taiwan. Sementara itu, pemerintah Taiwan lebih menekankan keberlanjutan Republik China, demokrasi, dan hak masyarakat Taiwan untuk menentukan masa depannya.
Sun Yat-sen Menjadi Simbol yang Diperebutkan dalam Hubungan China-Taiwan
Peringatan kelahiran Sun Yat-sen bukan hanya kegiatan mengenang tokoh sejarah. Peristiwa tersebut juga memperlihatkan bagaimana sejarah digunakan dalam persaingan politik China dan Taiwan.
Sun dihormati oleh kedua pihak, tetapi warisan pemikiran dan perjuangannya ditafsirkan secara berbeda.
Beijing menonjolkan persatuan nasional dan hubungan sejarah kedua sisi Selat Taiwan. Sebaliknya, Taipei menegaskan bahwa cita-cita demokrasi dan hak rakyat juga merupakan bagian penting dari warisan Sun Yat-sen.
Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai Sun Yat-sen tidak hanya berkaitan dengan sejarah masa lalu, tetapi juga menyangkut masa depan hubungan politik China dan Taiwan.
Kesimpulan
Peringatan 160 tahun kelahiran Sun Yat-sen memperlihatkan persaingan narasi sejarah antara Partai Komunis China dan pemerintah Taiwan.
Xi Jinping menyebut PKC sebagai penerus perjuangan Sun dan kembali menegaskan tujuan penyatuan Taiwan. Namun, sejumlah analis menilai penggunaan warisan Sun tersebut mengabaikan prinsip demokrasi, hak rakyat, dan kebebasan yang menjadi bagian penting dari pemikiran pendiri Republik China.
Pada akhirnya, Sun Yat-sen tetap menjadi tokoh sejarah yang dihormati di kedua sisi Selat Taiwan. Namun, perbedaan penafsiran terhadap warisannya menunjukkan bahwa sejarah masih memiliki peran besar dalam membentuk arah politik dan hubungan kedua pihak.
#TruthMedia #China #Taiwan #PKC #SunYatSen #RepublikChina #XiJinping #PolitikChina #SejarahChina #SelatTaiwan #Demokrasi #BeritaInternasional

0 comments