Amerika Serikat Bersatu Lawan Pelanggaran HAM oleh Tiongkok, Tiga RUU Baru Diajukan

WASHINGTON, D.C. — Dalam momen penting saat Amerika Serikat dan Tiongkok tengah memasuki putaran ketiga perundingan dagang, Kongres AS menunjukkan sikap tegas terhadap isu pelanggaran HAM oleh rezim Tiongkok. Para anggota parlemen dari Partai Demokrat dan Republik kompak mengajukan tiga rancangan undang-undang (RUU) yang bertujuan menghukum tindakan represif Partai Komunis Tiongkok (PKT), baik terhadap kelompok minoritas, aktivis pro-demokrasi, maupun dalam tekanan terhadap Taiwan.

Konsensus Dua Partai: AS Harus Tegas terhadap Tiongkok

Senator Jeff Merkley (Demokrat, Oregon), anggota Komisi Eksekutif Kongres AS untuk Tiongkok (CECC), menyatakan lewat akun X (Twitter) bahwa Amerika tidak boleh lemah dalam menghadapi agresi Tiongkok. Ia menegaskan bahwa siapa pun presiden berikutnya, nilai-nilai kebebasan dan hak asasi manusia harus tetap menjadi pilar kepemimpinan global AS.

Rincian Tiga RUU Anti-Pelanggaran HAM oleh PKT

• RUU Anti-Represi Transnasional: Disusun bersama Senator Dan Sullivan (Republik, Alaska), RUU ini menyasar praktik intimidasi, pelecehan, atau kekerasan oleh pemerintah asing terhadap jurnalis, aktivis, dan pembangkang di luar negeri.
• RUU Larangan Masuk Bagi Pelanggar HAM Uighur: Diajukan bersama Senator John Cornyn (Republik, Texas), RUU ini akan melarang pejabat PKT—baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun—yang terlibat dalam pemulangan paksa etnis Uighur ke Tiongkok untuk masuk ke wilayah Amerika Serikat.
• RUU Dukungan Keamanan Taiwan: Bersama Anggota DPR John Curtis (Republik, Utah), Merkley mengajukan undang-undang yang bertujuan memperkuat kemampuan Taiwan dalam menghadapi ancaman militer dari Beijing, serta mendorong hubungan diplomatik antara Taiwan dan negara-negara di Amerika Latin dan Karibia.

RUU Tambahan: Sanksi untuk Praktik Keji PKT

Sementara itu, Chris Smith (Republik, anggota DPR), yang juga menjabat sebagai ketua bersama Komisi Tiongkok di Kongres, mengajukan RUU yang menjatuhkan sanksi atas praktik kejam PKT, termasuk penculikan transnasional dan dugaan kejahatan pengambilan organ secara paksa dari tahanan politik dan kelompok agama.

Kekhawatiran atas Keputusan Penjualan Chip AI ke Tiongkok

Di sisi lain, keputusan pemerintahan AS yang memperbolehkan perusahaan Nvidia menjual chip AI H20 ke Tiongkok mengundang kritik dari kalangan hawkish (garis keras) di Kongres. Mereka khawatir bahwa kepentingan keamanan nasional Amerika sedang diabaikan.

Menanggapi hal ini, Wakil Juru Bicara Gedung Putih, Anna Kelly, menyatakan bahwa Presiden Trump tetap menginginkan hubungan konstruktif dengan Tiongkok, tetapi juga berkomitmen memerangi arus masuk fentanyl—narkotika mematikan yang sebagian besar berasal dari Tiongkok—ke Amerika Serikat.

Kesimpulan: Kongres AS Kompak Hadapi Ancaman Global PKT

Langkah bipartisan ini menunjukkan bahwa isu HAM dan ancaman global dari PKT bukan lagi isu partisan, melainkan konsensus nasional di Amerika. Dengan meningkatnya tekanan terhadap Taiwan dan pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas seperti Uighur, AS kini bergerak untuk menggunakan hukum sebagai alat utama penyeimbang kekuatan Tiongkok.

#AmerikaSerikat #Tiongkok #HAM #Taiwan #Uighur #KongresAS #PartaiKomunisTiongkok #SanksiPKT #RUUAmerika #ChinaHumanRights #AntiPKT #GeopolitikAsia #JeffMerkley #DanSullivan #JohnCornyn #ChrisSmith #FentanylChina #ChipAI #NvidiaTiongkok