 |
| Pada Kamis (9/4) Departemen Kehakiman AS bersama 6 instansi lainnya mengusulkan agar Komisi Komunikasi Federal (FCC) mencabut izin operasional perusahaan telekomunikasi China Telecom Americas Corporation di pasar Amerika. | STR / AFP |
ZHOU XIAOHUI
Pada 24 April waktu setempat, Komisi Komunikasi Federal (FCC) AS menyatakan, dengan mempertimbangkan risiko keamanan nasional, kemungkinan akan mencabut izin operasional termasuk China Telecom dan China Unicom yang merupakan perusahaan telekomunikasi yang dikuasai Partai Komunis Tiongkok (PKT). Menurut berita, FCC telah mengeluarkan perintah bagi China Telecom Americas Corporation, China Unicom Americas Corporation, Pacific Online dan ComNet (USA) LLC, agar keempat perusahaan tersebut memberi penjelasan mengapa izin operasional mereka tidak layak dicabut, dan harus diserahkan dalam tempo 30 hari.
Jika dalam 30 hari keempat perusahaan telekomunikasi PKT itu tidak bisa memberikan klarifikasi, yaitu tidak bisa membuktikan tidak turut campur dengan pemerintah RRT yang “terlibat dalam infiltrasi komputer, dan melakukan serangan terhadap Amerika dalam tingkatan yang rumit dan menyebabkan kerugian”, maka izin operasionalnya di AS akan dicabut.
Ketua FCC Ajit Pai menjelaskan, karena perusahaan-perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan milik PKT, oleh sebab itu “sangat mudah dimanfaatkan, dipengaruhi dan dikuasai oleh PKT. Ketika menyangkut keamanan internet, kita tidak bisa mengambil risiko, juga tidak bisa berharap keadaan terbaik”.
Ia juga berkata, setelah FCC belasan tahun lalu memberi izin bagi perusahaan tersebut beroperasi di AS, “Risiko keamanan negara dan penegakan hukum terkait kegiatan pemerintah RRT meningkat drastis.”
Menurut pernyataan lugas senator AS, Tom Cotton, bagaimana pun perusahaan-perusahaan tersebut menyangkal menimbulkan risiko pada keamanan negara, mereka semua adalah mata-mata PKT, karena mereka menggunakan jalur telepon, internet, fiber optic, dan satelit, bisa memperoleh konten telekomunikasi antara warga, perusahaan dan pemerintah AS.
Tindakan ini merupakan sikap tegas pemerintah Trump terhadap Beijing, juga merupakan langkah pembersihan oleh AS terhadap penyusupan internet PKT dan menyingkirkan kekuatan propaganda PKT.
Dan sehari sebelumnya pada 23 April, Menteri Pertahanan AS, Mark Esper saat diwawancarai oleh Fox News, atas pertanyaan yang diajukan pada Maret, AS mendapati lewat SMS, PKT menyebarkan informasi pada warga AS dan media sosial, mengisyaratkan pasukan AS tengah mengerahkan pasukan untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan atau perampokan. “Menurut Anda dari mana SMS itu berasal,” Esper langsung menyebut PKT selama bertahun-tahun telah menyebarkan informasi fiktif di AS dan seluruh dunia, hanya saja sekarang masyarakat baru menyadari tingkat keseriusan masalah ini. Ia juga mengemukakan contoh, ketika kali pertama muncul virus di Wuhan pada November dan Desember tahun lalu. PKT tidak transparan terhadap informasi, dan kondisi ini terus berlangsung hingga sekarang. Satu dua bulan yang lalu, PKT justru menuding tentara AS-lah pembawa masuk virus itu ke Tiongkok.
Menyoal apakah Kemenhan pernah membahas langkah antisipasi terhadap tindakan jahat PKT itu, Esper pun secara jelas mengatakan sasaran PKT adalah memicu gejolak dan kerusuhan di tengah masyarakat AS, agar bisa memancing di air keruh dan mendapat kemudahan terbesar darinya. Akan tetapi, Esper mengisyaratkan, Kemenhan terus menyoroti hal ini. selain pencegahan efektif lewat internet, ia menekankan Presiden Trump telah memberikan mereka wewenang yang cukup, dalam keadaan bertahan, juga bisa mengerahkan wewenang lainnya untuk membalas serangan jika memang diperlukan. Intinya, Kemenhan akan mengerahkan kemampuan berbagai departemen, untuk menempuh langkah bertahan dan menyerang demi membela keamanan negara.
Respon keras Menhan AS, Mark Esper sesungguhnya memberitahu Beijing tiga hal: Pertama, AS mengetahui tujuan sebenarnya PKT dalam menyebar informasi fiktif di AS, dan AS terus menyorotinya. Kedua, di AS dari atas sampai ke bawah kini sepaham bahwa AS sedang dalam kondisi perang dengan PKT, dan perang informasi adalah salah satu bagiannya. Ketiga, terhadap perang informasi PKT, Kemenhan AS selain bertahan, pasti akan balas menyerang dan memperingatkan PKT agar tidak bermain api.
Terhadap propaganda PKT, sikap Trump yang memahami situasi juga sangat jelas. Pada briefing 18 April lalu di Gedung Putih, dua orang etnis Tionghoa wartawan Phoenix TV dan Dragon TV menutupi statusnya bekerja bagi PKT, setelah Trump mencuit di Twitter, keduanya telah menghilang.
Faktanya, terhadap perang propaganda informasi oleh PKT, pemerintah AS telah memberikan perhatian khusus yang belum pernah ada sebelumnya. Pada 31 Maret lalu, Atlantic Council pun menggelar seminar khusus yang membahas bagaimana menghadapi masalah informasi yang berasal dari PKT, Rusia, dan juga Iran. Juru bicara Kemenlu AS, Ortagus mengatakan, pemerintah AS telah memutuskan untuk membentuk divisi khusus melawan informasi fiktif PKT, divisi tersebut akan menjadi pusat serangan global (Global Engagement Center, GEC). Dan disebutkan pula, tindakan pertama AS menghadapi perang informasi fiktif PKT, adalah mengklarifikasi bahwa di tengah masyarakat internasional AS telah mengemban tanggung jawab yang lebih besar daripada RRT, seperti sumbangan dana, pada 2019 AS telah menyumbangkan USD 400 juta (6,2 triliun rupiah) bagi WHO, sedangkan RRT hanya USD 44 juta, sumbangan AS 9 kali lipat lebih besar daripada RRT.
Di samping itu, pada Maret tahun ini wakil penasihat Gedung Putih, Matt Pottinger juga telah memimpin suatu tim independen lintas departemen, yang khusus bertugas melawan propaganda virus PKT dan informasi palsu yang datang dari PKT. Pada 2 Maret lalu, berdasarkan prinsip kesetaraan Kemenlu AS telah mengumumkan akan memangkas jumlah pekerja WN RRT pada 5 media massa milik PKT yang beroperasi di AS (termasuk wartawan, humas, teknisi dan lain-lain), dari yang dulunya 160 orang dipangkas menjadi hanya 100 orang. Kelima perusahaan media massa PKT tersebut adalah Xinhua News Agency, China Global Television Network (CGTN), China Radio International (CRI), surat kabar China Daily, serta surat kabar People’s Daily.
Pada 18 Februari lalu, Kemenlu AS juga menuding kelima media massa PKT tersebut sebagai “misi negara asing”, dan ditetapkan sebagai badan usaha milik pemerintah RRT, serta menuntut mereka mengajukan daftar nama karyawannya, lokasi semua kantornya, serta aset yang dimilikinya di wilayah AS.
Untuk menghapus kekuatan propaganda PKT, dan memenangkan perang informasi dalam pertempuran AS-RRT ini, sebagian peluru AS telah mengenai sasaran. Seperti hingga saat ini terhadap serangkaian informasi fiktif PKT terkait virus pneumonia Wuhan yang menyebar di Tiongkok dan seluruh dunia serta serangan balasan secara terbuka terhadap propaganda palsu itu, AS tengah mengupas sedikit demi sedikit wajah palsu PKT.
Ada peluru yang masih berterbangan, seperti “perintah penjelasan alasan” yang ditujukan pada keempat perusahaan telekomunikasi PKT. Ada yang masih di chamber senapan. Seperti baru-baru ini senat AS Ted Cruz mengutip cuitan seorang penulis senior dari Washington Free Beacon yakni Adam Kredo di Twitter, yang menyebutkan akan mengusung resolusi baru, untuk menghadang kebocoran di FCC memberi izin operasional bagi Phoenix TV milik PKT yang meminjam stasiun TV Meksiko melakukan propaganda komunisme di AS. Seperti kritik bagi VoA yang memuat artikel yang pro-PKT, juga pembatasan terhadap perusahaan Tik-Tok yang bersandar pada PKT sembari menjulurkan jangkauan ke Amerika.
Bisa diprediksi, seiring dengan semakin sadarnya AS dan kian kerasnya sikap pemerintah AS, pihak PKT akan mengalami serangan dan hantaman keras yang lebih berat. (epochtimes/lie)
0 comments