Tiongkok Terseret dalam Kontroversi Pemilu Taiwan: Pemerintah Taiwan Kecam Campur Tangan Terbuka Beijing

Taipei, Taiwan — Sebuah gerakan pemakzulan legislatif berskala besar di Taiwan kini menyedot perhatian internasional. Isu ini menjadi sorotan setelah Pemerintah Taiwan secara resmi menuduh Beijing secara terang-terangan mencampuri urusan dalam negeri Taiwan, khususnya dalam kampanye pemakzulan sejumlah anggota legislatif dari oposisi.

425 Artikel Propaganda dari Beijing, Tuding Presiden Taiwan sebagai “Diktator Hijau”

Media pemerintah Tiongkok dilaporkan telah menerbitkan 425 artikel dan video dalam waktu singkat yang isinya mendukung kubu oposisi di Taiwan, sambil menyerang Presiden Taiwan, Lai Ching-te, dengan tuduhan mendirikan “diktator hijau” melalui penyalahgunaan mekanisme pemakzulan.

Komisi Urusan Daratan Taiwan (MAC): “Campur tangan ini sangat terbuka dan tidak terselubung. Otoritas Tiongkok secara terang-terangan mencoba memengaruhi hasil pemakzulan pada 26 Juli.”

Gerakan Pemakzulan: Aksi Sipil Anti-Komunis atau Konflik Politik?

Pemakzulan ini diprakarsai oleh sejumlah kelompok masyarakat sipil, yang menargetkan sekitar 20% anggota parlemen dari Partai Kuomintang (KMT). Kelompok ini menyebut tindakan tersebut sebagai bagian dari gerakan 'Anti-Komunis, Selamatkan Taiwan', yang menuding KMT telah:

• Mengurangi anggaran pertahanan nasional
• Meloloskan undang-undang pro-Beijing
• Melakukan kunjungan rutin ke Tiongkok

Lai Rong-wei, Direktur Eksekutif LSM Taiwan:
“Setelah tiap kunjungan ke Beijing, anggota legislatif dari oposisi langsung mendorong rancangan undang-undang yang terasa sangat aneh. Proses hukum diabaikan. Mereka seperti agen proksi Beijing di parlemen.”

Tanggapan KMT: “Kami Hanya Ingin Jaga Hubungan Dagang”

Menanggapi tuduhan tersebut, KMT menyangkal bahwa mereka “pro-Komunis.” Mereka menyatakan bahwa menjaga komunikasi dengan Beijing penting untuk stabilitas regional dan kerja sama ekonomi, khususnya untuk ekspor produk pertanian Taiwan.

Namun, pengamat menganggap pendekatan tersebut terlalu kompromistis terhadap otoritas Beijing, yang kerap memaksakan kebijakan ‘satu Tiongkok’ dalam semua aspek hubungan luar negeri.

Media Taiwan Dianggap Telah Disusupi

Menurut sejarawan Taiwan di Australia, Li Yuan-hua, Beijing telah lama berusaha menyusupi media lokal:

“Mereka membeli media Taiwan, atau menyuplai dana ke media yang pemiliknya punya bisnis besar di Tiongkok. Ini bentuk tekanan ekonomi yang dijadikan alat propaganda.”

Pemilu Taiwan: Titik Kritis Demokrasi Melawan Otoritarianisme

Presiden Taiwan, Lai Ching-te, dalam pertemuan dengan Komite Perisai Demokrasi Eropa (EUDS), menyampaikan bahwa Taiwan dan Uni Eropa harus bekerja sama melawan campur tangan asing dan disinformasi yang merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Presiden Lai Ching-te:
“Usaha kita bukan untuk memusuhi siapa pun, melainkan untuk melindungi cara hidup demokratis yang kita junjung tinggi.”

Seruan dari Masyarakat Sipil: Lawan Teror, Lindungi Demokrasi

Banyak perwakilan kelompok sipil dan tokoh anti-Komunis di Taiwan menegaskan bahwa tekanan dan ancaman dari dalam dan luar negeri tidak boleh membuat rakyat Taiwan bungkam.

Influencer anti-Komunis, Ba Jiong (31 Mei 2025):
“Yang diinginkan Beijing adalah agar semua orang bungkam. Tapi justru karena itu, kita harus berani bersuara.”

Akio Yaita, Direktur Eksekutif Think Tank Strategis Indo-Pasifik (15 Juli 2025):
“Setelah pemakzulan ini, kita harus menuntut tindakan konkret—melarang TikTok, menerapkan prinsip satu orang satu suara, dan memaksa semua kandidat untuk menjawab pertanyaan rakyat secara jujur.”

Kesimpulan

Pemakzulan legislatif di Taiwan bukan hanya peristiwa politik domestik, tapi juga bagian dari perjuangan mempertahankan kedaulatan dan sistem demokrasi di tengah pengaruh agresif Tiongkok. Dunia kini mengawasi Taiwan—bukan hanya sebagai mitra ekonomi, tetapi juga sebagai garda depan demokrasi di Asia.

#Taiwan #PemakzulanTaiwan #CampurTanganCina #DemokrasiAsia #TiongkokVsTaiwan #PresidenLai #PemiluTaiwan #AntiKomunis #KMT #BeritaInternasional #TaiwanDemocracy