Fenomena “Budaya Harem” di Elite PKC Picu Sorotan, Disebut Libatkan Lima Generasi Kepemimpinan

Apa Itu “Budaya Harem”?

Istilah “budaya harem” merujuk pada praktik sejumlah pejabat tinggi yang diduga menempatkan pasangan, selir, atau kerabat di berbagai institusi untuk mempermudah pengaturan kehidupan pribadi, pengalihan aset, maupun penghindaran risiko politik.

Disebutkan bahwa sejumlah lembaga kerap menjadi tempat “penempatan” tersebut, antara lain:

• Sekolah partai
• Federasi sastra dan seni
• Perusahaan milik negara (BUMN)
• Lembaga kesejahteraan
• Kelompok seni dan serikat pekerja
• Bahkan penempatan di luar negeri

Disebut Berakar Sejak Era Mao

Seorang komentator politik yang dikenal dengan nama pena “Xin Gaodi” pada 19 Februari menulis bahwa fenomena ini telah muncul sejak era Mao Zedong dan berlanjut hingga lima generasi kepemimpinan PKC.

Menurut analisis tersebut, praktik ini berkembang seiring dengan konsolidasi kekuasaan di internal partai dan lemahnya sistem pengawasan independen.

Pengamat politik Zheng Haochang menyebut fenomena ini sebagai bentuk “konsumsi kekuasaan”.

“Pada dasarnya, ini adalah bentuk lain dari rente kekuasaan. Kekuasaan bisa ditukar dengan pujian, uang, atau perempuan. Ketika seseorang berada di posisi tinggi, praktik semacam itu dianggap lumrah,” ujarnya.

Sistem Tertutup dan Minim Pengawasan

Pemimpin redaksi majalah China Spring, Sheng Xue, menilai bahwa fenomena tersebut merupakan hasil evolusi panjang dari sistem politik otoriter.

Ia menyinggung praktik sejak masa Yan’an, ketika kegiatan seni dan budaya diduga menjadi bagian dari struktur internal partai, hingga periode setelah berdirinya Republik Rakyat China, termasuk keberadaan kelompok seni, lembaga kesehatan khusus, dan berbagai fasilitas eksklusif bagi elite.

Menurutnya, sistem tersebut menciptakan ruang abu-abu di mana kekuasaan dan distribusi sumber daya—termasuk yang bersifat personal—berjalan dalam struktur tertutup dan sulit diawasi.

Skandal dan Respons Sistem

Para analis menyebut bahwa ketika skandal semacam ini terungkap, sistem yang ada sering kali lebih fokus pada pihak yang membocorkan informasi dibanding melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan.

Fenomena ini dinilai memperlihatkan pola struktural yang berulang dan mencerminkan tantangan transparansi dalam sistem politik satu partai.

Kesimpulan

Isu “budaya harem” yang dikaitkan dengan elite PKC kembali membuka perdebatan tentang akuntabilitas dan pengawasan kekuasaan di China. Sejumlah pengamat berpendapat bahwa praktik tersebut bukan sekadar persoalan individu, melainkan berkaitan dengan dinamika sistem politik yang tertutup dan terpusat. Selama mekanisme kontrol independen tetap terbatas, polemik serupa diperkirakan akan terus menjadi sorotan publik dan komunitas internasional.

#PKC #China #PolitikChina #BudayaHarem #KorupsiElite #TransparansiPolitik #MaoZedong #SistemOtoriter #BeritaInternasional #AnalisisPolitik