Lebih dari 2.300 Orang Pejabat Dihukum Otoritas, Kepanikan Ala Kiamat Sedang Menyelimuti PKT

Pakar intelijen mengatakan Partai Komunis Tiongkok (PKT) telah lama bekerja untuk menghilangkan perbedaan antara negara dan partai, dan sangat penting untuk mengenali perbedaannya. Gambar menunjukkan pintu depan Lapangan Tiananmen. (Kevin Frayer/Getty Images)


RUI LI

Dwi Konferensi atau Dua Sesi Partai Komunis Tiongkok (PKT) akan diadakan pada Maret 2023. Hari Selasa (7 Februari), Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin Tiongkok melaporkan bahwa tahun lalu ada lebih dari 2.300 orang pejabat senior yang telah dikenakan hukuman. Menurut analisis, bahwa PKT yang saat ini sedang menghadapi berbagai tekanan, hanya dapat bertahan dengan terus melakukan perebutan kekuasaan. Pada 7 Februari, media corong PKT “Xinhuanet” melaporkan bahwa pada tahun 2022, Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin telah menyelesaikan investigasi terhadap 2,200 lebih kasus pelanggaran disiplin, dan menghukum lebih dari 2.300 orang pejabat PKT.

Pada saat yang sama, informasi yang baru-baru ini dirilis oleh Kejaksaan Agung Tiongkok menunjukkan bahwa hanya dalam 6 hari, (29 Januari s/d 2 Februari), ada 50 orang pejabat tingkat tinggi yang diadili secara intensif. Disebutkan bahwa ruang lingkup pembersihan yang dilakukan oleh Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin mencakup sepuluh provinsi dan kota.

Beberapa dari mereka telah ditangkap secara resmi, dan beberapa orang yang menjalani pemeriksaan, tetapi sebagian besar “kejahatan” yang mereka lakukan itu dikaitkan dengan “masalah ekonomi”. Karena masalah “keberpihakan politik” lalu menuntut hukuman seseorang dengan alasan kejahatan ekonomi sudah menjadi metode umum yang digunakan Xi Jinping dalam beberapa tahun terakhir.

Komentator politik Wang He mengatakan: “Pembersihan lebih dari 2.000 orang adalah angka sepanjang tahun 2022, karena usai Kongres Nasional ke-20 ada pergeseran personil, Zhao Leji dan kelompoknya disingkirkan, untuk menaikkan orang-orang yang pro-Xi Jinping, Jadi barisan perlu dibenahi, untuk menjamin kelancaran di kemudian hari, terpaksa cara lama PKT dimainkan lagi, yakni membunuh untuk membangun kekuatan.”

Sejak memasuki tahun 2023, pemerintahan Xi Jinping terus menghadapi kesulitan. Pertama, ekonomi Tiongkok terus memburuk, keuangan negara bermasalah. Kedua, hubungan diplomatik Tiongkok dengan negara-negara besar di dunia terus memburuk. Akibat dari pencegahan dan pemberantasan yang dihentikan secara tiba-tiba, sejumlah besar orang terinfeksi dan meninggal, yang membuat jalan Xi Jinping menuju kekuasaan penuh dengan krisis. Sehingga legitimasi kekuasaan PKT juga menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Dunia luar umumnya berpendapat bahwa redistribusi kekuasaan di internal partai akan mencapai klimaksnya pada bulan Maret mendatang, karena melibatkan perombakan besar-besaran personel di Dewan Negara, Jadi menjelang Dua Sesi, PKT akan terus-menerus mengadakan “penyusunan kembali barisan”.

Hal yang perlu disinggung di sini adalah selain pembersihan terselubung, otoritas juga menekankan soal “kesetiaan mutlak kepada partai”.

Pada 6 Februari, Chen Wenqing, Sekretaris Komite Politik dan Hukum yang memimpin pertemuan menekankan bahwa dirinya dengan tegas mendukung “dua pendirian” dan “dua pemeliharaan”.

Dunia luar melihat bahwa gelombang “pembersihan” dan “pemeliharaan” yang dilakukan penguasa Tiongkok saat ini telah mencerminkan bahwa PKT sudah penuh dengan ketakutan akan kehilangan kekuasaan.

Komentator politik Li Yanming mengatakan kepada wartawan bahwa pada tahun 2022, epidemi telah berdampak fatal terhadap rezim PKT. Ada perasaan “panik ala kiamat” yang menyelimuti kepemimpinan PKT saat ini.

Dengan semakin dekatnya penyelenggaraan Dua Sesi, dapatkah tim baru susunan Xi Jinping berjalan lancar? Seberapa jauh “revolusi diri” Xi masih bisa berjalan? Adalah fokus perhatian dari dunia luar. (ET/sin/sun)


0 comments