Perdana Menteri Nepal Kabur, Militer Ambil Alih Kathmandu – Rakyat Tuntut Pemerintahan Baru

Krisis politik Nepal memuncak. Setelah Perdana Menteri Oli mundur dan kabur, militer mengambil alih Ibu Kota Kathmandu. Namun rakyat menolak pemerintahan militer dan menuntut dibentuknya pemerintahan sementara serta pemilu yang adil.

Militer Ambil Alih Kathmandu, Warga Dipaksa Berdiam di Rumah

Situasi politik Nepal kembali memanas setelah Perdana Menteri K.P. Sharma Oli mengundurkan diri dan melarikan diri dari ibu kota. Pada Rabu (10/9), militer Nepal mengumumkan pengambilalihan kendali atas Kathmandu dan memberlakukan jam malam ketat demi menjaga keamanan.

Juru bicara militer menyatakan bahwa langkah ini diperlukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan pasca-aksi protes besar-besaran yang melumpuhkan pemerintahan. Militer juga menyebut sedang membuka ruang negosiasi dengan kelompok demonstran untuk meredakan ketegangan.

Rakyat Tolak Pemerintahan Militer, Usulkan Perdana Menteri Sementara

Meski demikian, para demonstran menyatakan penolakan keras terhadap kemungkinan berdirinya pemerintahan militer. Mereka mendesak dibentuknya pemerintahan sementara dengan tokoh netral sebelum digelar pemilu baru.

Pada Rabu malam, ribuan warga berkumpul di depan markas besar militer Nepal. Di sana, perwakilan Generasi Z mengumumkan dukungan kepada mantan Ketua Mahkamah Agung, Sushila Karki, untuk menjabat sebagai perdana menteri sementara. Pengumuman ini langsung disambut sorak-sorai massa.

Perwakilan demonstran, Rehan Raj Dangal, menegaskan:

“Kami membutuhkan sosok bermoral tinggi dan adil. Karena itu, kami secara bulat mendukung Sushila Karki untuk memimpin pemerintahan transisi.”

Aksi Protes Berdarah, 25 Tewas – 633 Luka-Luka

Gelombang protes anti-pemerintah meletus sehari sebelumnya, setelah polisi menembak mati seorang pemuda pengunjuk rasa. Amarah rakyat meluas hingga puluhan ribu orang turun ke jalan di berbagai kota.

Massa menyerbu markas partai komunis, menurunkan bendera palu-arit, membakar gedung pemerintahan, dan merusak rumah sejumlah politisi. Situasi memaksa Oli mundur dan kabur.

Menurut Kementerian Kesehatan Nepal, hingga Rabu tercatat 25 orang tewas dan 633 lainnya luka-luka akibat bentrokan.

Konstitusi Nepal: Jalan Menuju Pemerintahan Transisi

Berdasarkan konstitusi, jika tidak tercapai kesepakatan dalam pembentukan pemerintahan sementara, presiden memiliki wewenang menunjuk salah satu anggota parlemen sebagai perdana menteri. Sosok tersebut dapat membentuk kabinet sementara hingga 25 menteri non-terpilih dalam waktu enam bulan.

Analis politik, Tang Hao, menilai:

“Secara sistem, Nepal adalah negara parlementer. Dengan kaburnya perdana menteri, situasi bisa disebut ‘pergantian rezim’. Namun, apakah Nepal benar-benar bisa keluar dari cengkeraman Partai Komunis, itu akan ditentukan oleh perkembangan selanjutnya.”

Tang menambahkan bahwa rezim komunis di Nepal selama ini identik dengan korupsi, kesenjangan sosial, pembatasan kebebasan rakyat, dan model otoriter ala Tiongkok.

#Nepal #Kathmandu #PerdanaMenteriOli #KrisisNepal #MiliterNepal #ProtesNepal #SushilaKarki #AntiKomunis #BeritaInternasional #NepalHariIni