Media Asing Bongkar Cara Gelap PKT: “Diplomasi Ruang Dingin” untuk Menghukum Negara yang Melawan

“Diplomasi Ruang Dingin” Jadi Sorotan Internasional

Ketegangan baru dalam hubungan Jepang–Tiongkok kembali mencuat setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan bahwa konflik di Selat Taiwan akan menjadi krisis eksistensial bagi Jepang dan membuka kemungkinan keterlibatan Pasukan Bela Diri Jepang sesuai hukum.

Pernyataan tersebut memicu reaksi keras Beijing. Sejumlah media Barat kemudian kembali menyoroti pola lama PKT dalam merespons negara-negara yang dianggap “menyentuh isu sensitif”, dengan cara hukuman asimetris melalui perdagangan dan diplomasi. Strategi ini oleh media Inggris The Economist disebut sebagai “doghouse diplomacy” atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai “diplomasi ruang dingin”.

Tekanan Ekonomi sebagai Alat Politik

Sebagai respons terhadap pernyataan Takaichi, Beijing dilaporkan:

• Memutus impor makanan laut dari Jepang
• Mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya
• Membatalkan konser musik dan distribusi film Jepang

Menurut pengamat, langkah-langkah ini bukanlah kebijakan baru, melainkan pola yang telah digunakan PKT selama lebih dari dua dekade.

Kolumnis Epoch Times, Wang He, menyebut praktik ini sebagai bagian dari diplomasi serigala yang melanggar norma internasional.

“Dalam kasus mempersenjatai perdagangan, sekitar 40 persen contohnya dilakukan oleh PKT,” ujarnya.

Target Dipilih yang Minim Risiko bagi Beijing

“Diplomasi ruang dingin” biasanya diarahkan pada sektor ekonomi yang:

• Mudah digantikan
• Memberikan dampak minimal bagi ekonomi Tiongkok

Contohnya:

• Mengurangi impor pisang dari Filipina dan beralih ke Vietnam
• Melarang wisata grup ke Jepang agar konsumsi dialihkan ke negara lain

Namun, negara dan perusahaan yang menjadi sasaran justru menanggung kerugian ekonomi besar.

Analis politik Tang Jingyuan menjelaskan bahwa PKT memanfaatkan pasar domestik raksasa sebagai bentuk kekuasaan pasar tersembunyi.

“PKT menggunakan ekonomi sebagai tuas politik untuk memaksa negara lain menyesuaikan diri dengan kehendaknya,” jelas Tang.

Dibungkus Alasan Teknis, Bermuatan Politik

Hukuman ini sering disamarkan dengan alasan teknis seperti:

• “Masalah sistem”
• “Gangguan bea cukai”
• “Isu karantina”

Beberapa contoh yang disorot:

• Lituania (2021): Produk nasionalnya “menghilang” dari sistem bea cukai Tiongkok setelah mengizinkan pendirian Kantor Perwakilan Taiwan
• Kanada (2018): Ekspor kanola dihentikan setelah penahanan eksekutif Huawei Meng Wanzhou
• Korea Selatan (2016): PKT memblokir industri hiburan Korea setelah pemasangan sistem pertahanan THAAD

Efektivitas Mulai Dipertanyakan

Meski terlihat menekan, para analis menilai strategi ini tidak selalu berhasil. Wang He menilai polarisasi global antara Amerika Serikat dan Tiongkok justru memberi negara lain ruang manuver lebih besar.

Faktanya:

• Dukungan domestik untuk Sanae Takaichi di Jepang justru menguat
• Lituania tidak mundur dari sikapnya terhadap Taiwan, dan ekspornya ke Tiongkok perlahan pulih

Namun, keberadaan “ruang dingin” tetap membuat sebagian pemerintah asing lebih berhati-hati dalam menyikapi isu yang dianggap sebagai kepentingan inti Beijing.

Kesimpulan

“Diplomasi ruang dingin” mungkin efektif dalam menciptakan tekanan jangka pendek, tetapi para pengamat menilai biayanya jauh lebih besar dalam jangka panjang. Reputasi internasional Tiongkok sebagai mitra dagang yang dapat dipercaya terus tergerus, mendorong negara-negara lain untuk mengurangi ketergantungan ekonomi dan membangun rantai pasok alternatif.

Seiring meningkatnya kerja sama internasional dan upaya “de-risking” global, banyak analis meyakini bahwa strategi tekanan ala PKT ini pada akhirnya akan kehilangan daya guna.

#PKT #DiplomasiRuangDingin #China #Geopolitik #TekananEkonomi #HubunganInternasional #JepangChina #PerangDagangan #BeritaGlobal #PolitikInternasional #ChinaWatch