Sistem Transplantasi Organ China Diduga Menutupi Pelanggaran HAM, Laporan Investigasi Ungkap Kendali PKC

Polisi paramiliter dan petugas keamanan Tiongkok berdiri di depan pintu masuk Kota Terlarang di Beijing pada 1 Mei 2020. Kevin Frayer/Getty Images

CHINA — Sebuah laporan investigasi terbaru mengungkap bahwa sistem transplantasi organ di China berada di bawah pengaruh kuat Partai Komunis China (PKC), sehingga menimbulkan kekhawatiran serius mengenai transparansi, etika medis, dan kemungkinan tersembunyinya pelanggaran hak asasi manusia.

Laporan yang diterbitkan pada 20 Oktober 2026 oleh International Coalition to End Transplant Abuse in China (ETAC) menyatakan bahwa lembaga pengawas transplantasi, komite etik rumah sakit, organisasi pengadaan organ, hingga asosiasi profesi medis di China berada dalam struktur pemerintahan yang dikendalikan PKC.

Penelitian yang ditulis oleh Sarah Cook, seorang peneliti hak asasi manusia yang berfokus pada China, menemukan bahwa sistem tersebut tidak memiliki mekanisme pengawasan independen yang memadai untuk memastikan seluruh organ transplantasi diperoleh secara sukarela dan sesuai standar etika internasional.

PKC Disebut Mengendalikan Sistem Medis dan Transplantasi Organ

Menurut laporan ETAC, pengaruh PKC tertanam dalam struktur pengelolaan rumah sakit di China.

Sekretaris Partai di rumah sakit memiliki kewenangan yang dapat melampaui direktur rumah sakit maupun pimpinan medis, termasuk dalam pengambilan keputusan penting mengenai personel, kedisiplinan, dan kebijakan institusi.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai independensi tenaga medis ketika kewajiban profesional mereka bertentangan dengan arahan politik.

Penelitian tersebut juga mengungkap bahwa anggota PKC, termasuk dokter dan ahli bedah transplantasi, diwajibkan mengucapkan sumpah kesetiaan kepada Partai.

Sumpah tersebut mencakup kewajiban untuk menaati keputusan Partai, menjaga rahasia organisasi, dan mempertahankan kesetiaan politik.

Menurut Cook, kondisi tersebut berpotensi menciptakan konflik antara kewajiban dokter melindungi pasien dan tuntutan kepatuhan terhadap struktur politik.

Investigasi Identifikasi 19 Dokter Transplantasi yang Berafiliasi dengan PKC

Tim peneliti menemukan 19 kasus terkonfirmasi di 12 provinsi China yang melibatkan ahli bedah transplantasi atau direktur pusat transplantasi yang juga merupakan anggota PKC.

Dari jumlah tersebut, enam orang diketahui menduduki posisi senior dalam struktur Partai di rumah sakit masing-masing.

Beberapa dokter dan pejabat yang diidentifikasi bekerja di wilayah yang memiliki catatan persoalan hak asasi manusia, termasuk Xinjiang dan sejumlah provinsi di China timur laut.

Laporan tersebut menyoroti keterkaitan antara kepemimpinan medis dan struktur politik sebagai salah satu faktor yang dapat menghambat pengawasan independen.

Namun, keanggotaan PKC atau jabatan politik seorang dokter tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan individu tersebut dalam pengambilan organ secara paksa.

Pengawasan Transplantasi Dinilai Tidak Independen

Laporan ETAC juga menyoroti struktur organisasi yang bertanggung jawab mengawasi kegiatan transplantasi organ di China.

Organisasi pengadaan organ disebut beroperasi sebagai bagian internal dari rumah sakit yang mendapat izin pemerintah, bukan sebagai lembaga independen.

Pada tingkat nasional, sektor transplantasi berada di bawah pengawasan Komite Nasional Donasi dan Transplantasi Organ China.

Analisis terhadap daftar keanggotaan terakhir yang tersedia secara publik dari tahun 2016 menunjukkan bahwa 17 dari 33 anggotanya merupakan anggota PKC yang telah dikonfirmasi oleh peneliti.

Dua di antaranya berasal dari Departemen Dukungan Logistik Komisi Militer Pusat China, sementara tiga lainnya berasal dari Palang Merah China.

Penelitian tersebut menyatakan bahwa struktur pengawasan seperti ini menyulitkan pemeriksaan independen terhadap asal-usul organ yang digunakan dalam prosedur transplantasi.

Komite etik rumah sakit juga dipertanyakan efektivitasnya karena kurangnya keterbukaan informasi mengenai keanggotaan dan proses peninjauan.

Kekhawatiran terhadap Pengambilan Organ Paksa dari Praktisi Falun Gong

Persoalan transparansi transplantasi organ di China telah menjadi perhatian organisasi hak asasi manusia selama bertahun-tahun.

Pada 2019, China Tribunal, sebuah tribunal independen yang berbasis di London, menyimpulkan bahwa pengambilan organ secara paksa dari tahanan hati nurani telah berlangsung di China dalam skala besar selama bertahun-tahun.

Tribunal tersebut mengidentifikasi praktisi Falun Gong sebagai kelompok korban utama dalam temuannya.

Falun Gong, yang juga dikenal sebagai Falun Dafa, merupakan latihan spiritual yang menggabungkan meditasi dan ajaran moral berdasarkan prinsip Sejati, Baik, dan Sabar.

Pemerintah China memulai kampanye penindasan terhadap Falun Gong pada Juli 1999.

Laporan terbaru ETAC juga menyoroti risiko terhadap kelompok Uyghur di Xinjiang, terutama berkaitan dengan penahanan massal dan kekhawatiran mengenai kemungkinan eksploitasi tahanan sebagai sumber organ.

Pemerintah China telah membantah tuduhan pengambilan organ secara paksa dan menyatakan bahwa sistem transplantasi negaranya telah direformasi serta mengandalkan donasi sukarela.

Meski demikian, para peneliti ETAC menilai klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara memadai melalui pengawasan eksternal yang independen.

Dokter yang Mengungkap Pelanggaran Berpotensi Menghadapi Tekanan

Sebuah tugu peringatan darurat untuk dokter Li Wenliang di salah satu pintu masuk Rumah Sakit Pusat Wuhan di Provinsi Hubei, Tiongkok, pada 7 Februari 2020. Stringer/Reuters

Seorang mantan dokter penyakit dalam dari Provinsi Liaoning yang kini tinggal di luar China mengatakan kepada para peneliti bahwa tenaga medis menghadapi tekanan besar untuk tidak mengungkap informasi yang bertentangan dengan kepentingan politik.

Menurut laporan itu, dokter yang menyampaikan kekhawatiran mengenai sumber organ dapat menghadapi tindakan disipliner Partai, penahanan, atau tuduhan membocorkan rahasia negara.

Peneliti menilai kondisi tersebut dapat mendorong budaya diam di lingkungan medis dan menghambat pengungkapan kemungkinan pelanggaran.

Laporan juga menyinggung kasus dokter Li Wenliang, yang mendapat tekanan dari otoritas setelah memperingatkan rekan-rekannya mengenai munculnya penyakit pernapasan yang kemudian dikenal sebagai COVID-19.

Kasus tersebut digunakan sebagai contoh mengenai risiko yang dapat muncul ketika tenaga medis menyampaikan informasi sensitif di luar jalur yang disetujui otoritas.

ETAC Desak Pemerintah Internasional Memperketat Pengawasan

Melalui laporan investigasinya, ETAC menyerukan langkah yang lebih tegas dari pemerintah asing, institusi medis, dan organisasi profesi internasional.

Beberapa rekomendasi yang diajukan mencakup penerapan sanksi terhadap individu yang terbukti terlibat dalam perdagangan organ, pembatasan visa, pemeriksaan lebih ketat terhadap kerja sama medis dengan lembaga transplantasi China, serta perlindungan bagi pelapor pelanggaran.

Peneliti juga mendorong pemerintah dan lembaga medis internasional untuk tidak hanya mengandalkan pernyataan resmi pemerintah China ketika mengevaluasi keamanan dan etika sistem transplantasi negara tersebut.

Laporan ini merupakan bagian pertama dari seri investigasi Red Flags, yang dirancang untuk meneliti indikator kemungkinan berlanjutnya pelanggaran transplantasi organ di China sepanjang periode 2020 hingga 2025.

ETAC menegaskan bahwa temuan mengenai struktur politik dan lemahnya pengawasan bukan merupakan bukti langsung bahwa pengambilan organ secara paksa masih berlangsung saat ini. Namun, kondisi tersebut dinilai memungkinkan pelanggaran terjadi tanpa mudah terdeteksi.

Para aktivis menggelar peragaan ulang yang dramatis dengan mengenakan jas laboratorium untuk meningkatkan kesadaran serta menuntut diakhirinya praktik pengambilan organ secara paksa di Tiongkok, dalam sebuah unjuk rasa di Wellington, Selandia Baru, pada 21 Juli 2026. Echo Wang/The Epoch Times

Kesimpulan

Laporan terbaru ETAC mengungkap adanya persoalan mendasar dalam struktur pengawasan sistem transplantasi organ China, terutama terkait pengaruh PKC terhadap rumah sakit, organisasi profesi medis, dan lembaga pengawas.

Temuan mengenai 19 ahli bedah atau pimpinan pusat transplantasi yang berafiliasi dengan PKC, serta tidak adanya pengawasan eksternal yang memadai, menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas sistem tersebut.

Di tengah tuduhan pengambilan organ secara paksa terhadap tahanan hati nurani, termasuk praktisi Falun Gong, laporan ini menekankan pentingnya penyelidikan independen, perlindungan tenaga medis yang mengungkap pelanggaran, serta penerapan standar etika internasional dalam kerja sama transplantasi organ.

#China #PKC #TransplantasiOrgan #PengambilanOrganPaksa #FalunGong #FalunDafa #HakAsasiManusia #PelanggaranHAM #SarahCook #ETAC #ChinaTribunal #PerdaganganOrgan #KebebasanBerkeyakinan #BeritaChina #BeritaInternasional #TheEpochTimes #TruthMedia