Terdapat 8 Perbedaan dalam Pertemuan Biden – Xi Jinping di Bali
 |
Presiden AS Joe Biden dan pemimpin Tiongkok Xi Jinping bertemu di Bali pada 14 November 2022. (Saul Loeb/AFP) |
ZHANG TING
Presiden AS Joe Biden dan pemimpin Tiongkok Xi Jinping mengadakan pembicaraan di Bali pada 14 November 2022. Pertemuan yang membicarakan berbagai topik berlangsung lebih dari 3 jam. Namun, siaran pers yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dan Tiongkok usai pertemuan tersebut kembali menunjukkan perbedaan, terutama dalam 8 aspek.
Ditinjau dari draf konferensi yang dirilis oleh Amerika Serikat dan Tiongkok, kedua belah pihak terus memiliki perbedaan dalam isu-isu utama seperti Taiwan, hak asasi manusia, teknologi, dan perdagangan.
Isu Taiwan
Siaran pers Gedung Putih menekankan bahwa Biden memperingatkan Xi bahwa AS “menentang pihak mana pun untuk mengubah status quo secara sepihak”, selain itu AS juga menentang tindakan Tiongkok terhadap Taiwan yang semakin “koersif dan agresif” yang akan merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan kawasan yang lebih luas, juga dapat membahayakan kemakmuran global.
Siaran pers Kementerian Luar Negeri Tiongkok sama sekali tidak menyinggung soal peringatan AS, tetapi menekankan bahwa isu Taiwan adalah “inti dari kepentingan inti Partai Komunis Tiongkok, dan merupakan urusan dalam negeri dan garis merah pertama yang tidak dapat dilewati dalam hubungan Tiongkok – AS”. Diharapkan pihak AS akan “sekata seperbuatan” untuk mematuhi kebijakan satu-Tiongkok.
Dalam siaran pers pihak Tiongkok juga menyebutkan bahwa Biden mengatakan pada pertemuan tersebut bahwa dirinya tidak mendukung “kemerdekaan Taiwan”, juga tidak mendukung “dua Tiongkok” dan “satu Tiongkok, satu Taiwan”. Pernyataan AS hanya menyebutkan bahwa Biden hanya menegaskan bahwa “kebijakan satu Tiongkok” Amerika Serikat tidak berubah.
“Kebijakan satu Tiongkok” Amerika Serikat berbeda dengan “prinsip satu Tiongkok” yang diklaim PKT sebagai kedaulatan atas Taiwan. “Kebijakan satu Tiongkok” Amerika Serikat tidak menerima sikap berdaulat PKT di Taiwan.
Hubungan AS – Tiongkok
Pernyataan Tiongkok seakan berusaha untuk mengatasi kekhawatiran AS terhadap ambisi Tiongkok. Xi Jinping mengatakan : “Tiongkok tidak pernah berusaha untuk mengubah tatanan internasional yang ada, tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri Amerika Serikat, dan tidak berniat menantang dan menggantikan kedudukan Amerika Serikat”. Dia juga mengatakan bahwa hubungan Tiongkok – AS tidak seharusnya menghasilkan “Zero-sum game” (permainan jumlah nol) yang menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain. Bumi kita yang luas ini dapat sepenuhnya menampung perkembangan masing-masing untuk kemakmuran kita bersama.
Pernyataan AS menyebutkan bahwa AS akan terus bersaing sengit dengan Tiongkok dan mengoordinasikan upaya dengan sekutu dan mitra di seluruh dunia. Tetapi kompetisi ini tidak boleh berubah menjadi konflik.
Isu Sistem Pemerintahan Tiongkok
Pernyataan pihak Tiongkok menyebutkan, Presiden Biden pada pertemuan tersebut mengatakan bahwa Amerika Serikat menghormati sistem yang dianut pemerintah Tiongkok dan tidak berusaha mengubahnya. Tetapi pernyataan Gedung Putih tidak menyebutkan masalah yang timbul karena sistem pemerintahan Tiongkok.
Pernyataan pihak Tiongkok juga menggarisbawahi tanggapan Xi terhadap klaim AS mengenai “demokrasi menghadapi otoritarianisme”. Xi Jinping mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki demokrasi ala Amerika, dan Tiongkok memiliki demokrasi ala Tiongkok, yang sejalan dengan kondisi nasional masing-masing. Bagian yang tidak kalah pentingnya dari hubungan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat adalah mengakui perbedaan ini.
Dalam pernyataan pihak AS tidak menyinggung soal ini.
Isu Tentang HAM
Pernyataan AS menekankan bahwa Presiden Biden menyatakan keprihatinannya tentang praktik pemerintah Tiongkok di Xinjiang, Tibet, dan Hongkong, serta perhatiannya terhadap isu hak asasi manusia yang lebih luas di Tiongkok.
Pernyataan Tiongkok menyebutkan bahwa Xi Jinping menunjukkan bahwa kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia adalah tuntutan bersama umat manusia dan juga merupakan tuntutan yang konsisten dari Partai Komunis Tiongkok. Tetapi dalam pernyataannya Tiongkok tidak menyinggung soal kekhawatiran AS terhadap hak asasi manusia di Tiongkok.
Isu Pemisahan/Decoupling Ekonomi
Pernyataan pihak Tiongkok menyebutkan masalah decoupling ekonomi, juga menekankan sebagaimana yang disampaikan Biden dalam pertemuan tersebut, bahwa Amerika Serikat tidak berniat untuk decoupling dengan Tiongkok, dan tidak berniat untuk mengisolasi Tiongkok. Tetapi dalam pernyataan AS tidak menyinggung tentang isu decoupling.
Pernyataan Tiongkok juga menekankan masalah perdagangan dan teknologi : di Bali Xi Jinping mengatakan bahwa baik AS yang melancarkan perang dagang dan perang teknologi, secara artifisial “membangun benteng” dan menekankan “decoupling” itu saja sudah merupakan pelanggaran terhadap prinsip ekonomi pasar dan merusak perdagangan internasional. Hal mana hanya akan merugikan orang lain dan diri sendiri. “Kami menentang AS yang mempolitisasi pertukaran dalam bidang ekonomi dan perdagangan, serta iptek dan menjadikannya sebagai senjata dalam menangani perbedaan”.
Pernyataan AS menekankan bahwa Presiden Biden telah meningkatkan fokus terhadap praktik ekonomi non-pasar Tiongkok yang telah merugikan baik pekerja dan keluarga Amerika Serikat, juga seluruh dunia.
Isu Perang Rusia – Ukraina
Pernyataan Tiongkok menyebutkan bahwa Xi Jinping sangat prihatin dengan situasi di Ukraina saat ini dan pihaknya akan terus membujuk perdamaian melalui meja perundingan, serta mendukung dan menantikan dimulainya kembali pembicaraan damai antara kedua negara tersebut. Namun pernyataan tidak menyebut mengenai menentang Rusia menggunakan senjata nuklir.
Sedangkan pernyataan AS menyebutkan bahwa pada pertemuan tersebut, Presiden Biden dan Presiden Xi menegaskan kembali konsensus mereka bahwa perang nuklir tidak boleh dilakukan karena kemenangan tidak akan pernah didapatkan. Mereka bersama juga menentang penggunaan atau ancaman menggunakan senjata nuklir di Ukraina.
Sejak Rusia menyerang Ukraina pada bulan Februari tahun ini, Xi Jinping terus menolak untuk secara terbuka menyebutkan perang tersebut sebagai invasi Rusia ke Ukraina.
Isu Korea Utara
Pernyataan AS menyebutkan mengenai keprihatinan Presiden Biden terhadap perilaku provokatif dari Korea Utara. Mendorong Korea Utara untuk bertindak secara bertanggung jawab yang sesuai dengan kepentingan semua anggota komunitas internasional.
Pada konferensi pers di Bali, Presiden Biden juga mengatakan bahwa dirinya telah menjelaskan kepada Xi Jinping bahwa Tiongkok memiliki kewajiban untuk mencoba menunjukkan kepada Korea Utara bahwa Korea Utara tidak boleh melakukan uji coba peluncuran nuklir jarak jauh. Jika Korea Utara tetap bersikeras melakukan hal itu, maka AS terpaksa melakukan tindakan yang lebih defensif.
Pernyataan dari pihak Tiongkok tidak menyinggung soal isu Korut.
Isu Penahanan Ilegal dan Mencegah Warga AS Meninggalkan Tiongkok
Pernyataan dari pihak AS menunjukkan bahwa dalam pertemuan itu Biden kembali menekankan bahwa bagi AS menyelesaikan kasus-kasus di mana warga AS ditahan secara tidak sah atau dilarang meninggalkan Tiongkok adalah hal yang diprioritaskan pemerintah.
Pernyataan di pihak Tiongkok tidak menyinggung soal tersebut.
Pernyataan AS dan Tiongkok yang Dinilai Sama
Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kedua kepala negara sepakat untuk saling menjaga komunikasi strategis dan melakukan konsultasi rutin. Kedua pihak juga mencapai kesepakatan untuk melakukan dialog dan kerja sama di bidang kesehatan masyarakat dan ketahanan pangan antara kedua negara. Setuju untuk memanfaatkan kelompok kerja bersama AS – Tiongkok untuk mengatasi lebih banyak masalah.
Pernyataan kedua negara juga menyinggung hal yang sama sebagaimana yang ditekankan oleh Biden bahwa perlu menghindari persaingan sengit berubah menjadi konflik.
Lingling We, seorang reporter senior ekonomi Tiongkok di media Wall Street Journal dalam pesannya di Twitter menyebutkan : “Seorang temannya di daratan Tiongkok bertanya : siaran pers Tiongkok jauh lebih panjang ketimbang siaran pers AS”.
Seorang pengguna Twitter bernama “Autumn2002” menjawab : “Ini menunjukkan bahwa Tiongkok ingin bisa dapat lebih banyak lewat pembicaraan itu, tetapi yang diperoleh lebih sedikit”.
Komentar “Yelloebeard” : “Banyak tetapi sebagian besar adalah bohong, omong kosong, bualan”.
“Qingxiu Xianren” menjawab : “Pernyataan kedua belah pihak mencerminkan seakan-akan mereka tidak berada dalam satu ruang pertemuan”. (ET/sin/sun)
 |
Presiden Joe Biden mengadakan konferensi pers di Bali pada 14 November 2022. (Saul Loeb/AFP) |
Isu Tentang HAM
Pernyataan AS menekankan bahwa Presiden Biden menyatakan keprihatinannya tentang praktik pemerintah Tiongkok di Xinjiang, Tibet, dan Hongkong, serta perhatiannya terhadap isu hak asasi manusia yang lebih luas di Tiongkok.
Pernyataan Tiongkok menyebutkan bahwa Xi Jinping menunjukkan bahwa kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia adalah tuntutan bersama umat manusia dan juga merupakan tuntutan yang konsisten dari Partai Komunis Tiongkok. Tetapi dalam pernyataannya Tiongkok tidak menyinggung soal kekhawatiran AS terhadap hak asasi manusia di Tiongkok.
Isu Pemisahan/Decoupling Ekonomi
Pernyataan pihak Tiongkok menyebutkan masalah decoupling ekonomi, juga menekankan sebagaimana yang disampaikan Biden dalam pertemuan tersebut, bahwa Amerika Serikat tidak berniat untuk decoupling dengan Tiongkok, dan tidak berniat untuk mengisolasi Tiongkok. Tetapi dalam pernyataan AS tidak menyinggung tentang isu decoupling.
Pernyataan Tiongkok juga menekankan masalah perdagangan dan teknologi : di Bali Xi Jinping mengatakan bahwa baik AS yang melancarkan perang dagang dan perang teknologi, secara artifisial “membangun benteng” dan menekankan “decoupling” itu saja sudah merupakan pelanggaran terhadap prinsip ekonomi pasar dan merusak perdagangan internasional. Hal mana hanya akan merugikan orang lain dan diri sendiri. “Kami menentang AS yang mempolitisasi pertukaran dalam bidang ekonomi dan perdagangan, serta iptek dan menjadikannya sebagai senjata dalam menangani perbedaan”.
Pernyataan AS menekankan bahwa Presiden Biden telah meningkatkan fokus terhadap praktik ekonomi non-pasar Tiongkok yang telah merugikan baik pekerja dan keluarga Amerika Serikat, juga seluruh dunia.
Isu Perang Rusia – Ukraina
Pernyataan Tiongkok menyebutkan bahwa Xi Jinping sangat prihatin dengan situasi di Ukraina saat ini dan pihaknya akan terus membujuk perdamaian melalui meja perundingan, serta mendukung dan menantikan dimulainya kembali pembicaraan damai antara kedua negara tersebut. Namun pernyataan tidak menyebut mengenai menentang Rusia menggunakan senjata nuklir.
Sedangkan pernyataan AS menyebutkan bahwa pada pertemuan tersebut, Presiden Biden dan Presiden Xi menegaskan kembali konsensus mereka bahwa perang nuklir tidak boleh dilakukan karena kemenangan tidak akan pernah didapatkan. Mereka bersama juga menentang penggunaan atau ancaman menggunakan senjata nuklir di Ukraina.
Sejak Rusia menyerang Ukraina pada bulan Februari tahun ini, Xi Jinping terus menolak untuk secara terbuka menyebutkan perang tersebut sebagai invasi Rusia ke Ukraina.
Isu Korea Utara
Pernyataan AS menyebutkan mengenai keprihatinan Presiden Biden terhadap perilaku provokatif dari Korea Utara. Mendorong Korea Utara untuk bertindak secara bertanggung jawab yang sesuai dengan kepentingan semua anggota komunitas internasional.
Pada konferensi pers di Bali, Presiden Biden juga mengatakan bahwa dirinya telah menjelaskan kepada Xi Jinping bahwa Tiongkok memiliki kewajiban untuk mencoba menunjukkan kepada Korea Utara bahwa Korea Utara tidak boleh melakukan uji coba peluncuran nuklir jarak jauh. Jika Korea Utara tetap bersikeras melakukan hal itu, maka AS terpaksa melakukan tindakan yang lebih defensif.
Pernyataan dari pihak Tiongkok tidak menyinggung soal isu Korut.
Isu Penahanan Ilegal dan Mencegah Warga AS Meninggalkan Tiongkok
Pernyataan dari pihak AS menunjukkan bahwa dalam pertemuan itu Biden kembali menekankan bahwa bagi AS menyelesaikan kasus-kasus di mana warga AS ditahan secara tidak sah atau dilarang meninggalkan Tiongkok adalah hal yang diprioritaskan pemerintah.
Pernyataan di pihak Tiongkok tidak menyinggung soal tersebut.
Pernyataan AS dan Tiongkok yang Dinilai Sama
Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kedua kepala negara sepakat untuk saling menjaga komunikasi strategis dan melakukan konsultasi rutin. Kedua pihak juga mencapai kesepakatan untuk melakukan dialog dan kerja sama di bidang kesehatan masyarakat dan ketahanan pangan antara kedua negara. Setuju untuk memanfaatkan kelompok kerja bersama AS – Tiongkok untuk mengatasi lebih banyak masalah.
Pernyataan kedua negara juga menyinggung hal yang sama sebagaimana yang ditekankan oleh Biden bahwa perlu menghindari persaingan sengit berubah menjadi konflik.
Lingling We, seorang reporter senior ekonomi Tiongkok di media Wall Street Journal dalam pesannya di Twitter menyebutkan : “Seorang temannya di daratan Tiongkok bertanya : siaran pers Tiongkok jauh lebih panjang ketimbang siaran pers AS”.
Seorang pengguna Twitter bernama “Autumn2002” menjawab : “Ini menunjukkan bahwa Tiongkok ingin bisa dapat lebih banyak lewat pembicaraan itu, tetapi yang diperoleh lebih sedikit”.
Komentar “Yelloebeard” : “Banyak tetapi sebagian besar adalah bohong, omong kosong, bualan”.
“Qingxiu Xianren” menjawab : “Pernyataan kedua belah pihak mencerminkan seakan-akan mereka tidak berada dalam satu ruang pertemuan”. (ET/sin/sun)
0 comments