Ratusan Data Ekonomi Tiongkok Menghilang, Pakar Sebut Rezim Semakin Otoriter dan Gelap

 
Data Penting yang Hilang Termasuk Investasi Asing dan Tingkat Pengangguran

Menurut laporan The Wall Street Journal, data yang kini tidak lagi tersedia mencakup:

• Statistik penjualan tanah oleh pemerintah daerah,
• Investasi asing langsung (FDI),
• Tingkat pengangguran kaum muda,
• Jumlah kremasi di berbagai provinsi,
• Bahkan data produksi bahan pokok seperti kecap.

Langkah ini dianggap sebagai upaya menyembunyikan realita ekonomi yang tidak lagi selaras dengan narasi resmi PKT.

 
Pakar: Ini Bukan Sekadar Sensor, Tapi Bukti Runtuhnya Kepercayaan Pemerintah

David Huang, seorang ekonom Tiongkok yang berbasis di Amerika Serikat, menyebut ini sebagai gejala otoritarianisme digital.

“Di bawah sistem otoriter, data tidak pernah dimaksudkan untuk mengungkap kenyataan, tetapi untuk menjaga stabilitas kekuasaan. Ketika ekonomi merosot tajam, menghapus data menjadi alat terakhir mereka,” ujarnya.

Sementara itu, Prof. Sun Guoxiang dari Universitas Nanhua di Taiwan menegaskan bahwa penghilangan data ini mencerminkan ketakutan mendalam terhadap kondisi nyata di lapangan.

“Data yang hilang justru berasal dari sektor ekonomi yang paling parah. Rezim memilih menutupinya agar tidak merusak legitimasi pemerintah,” jelasnya.

 
Dampak Terhadap Investor dan Kepercayaan Publik

Hilangnya transparansi data ini membuat para investor global semakin khawatir terhadap kondisi ekonomi Tiongkok. Ketidakpastian ini juga dapat berdampak negatif pada:

 
Kesimpulan: Rezim Semakin Tertutup, Ekonomi Semakin Rentan

Penghapusan data penting menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok lebih memilih menyembunyikan masalah daripada menyelesaikannya. Hal ini bukan hanya menurunkan kredibilitas pemerintah di mata rakyat, tetapi juga membahayakan kestabilan ekonomi jangka panjang.