Hong Kong Diguncang Kebakaran Mematikan, Warga Tuntut Pertanggungjawaban Pemerintah

Kebakaran besar yang terjadi pada 26 November di kompleks Hong Fu Court, Tai Po, mengguncang Hong Kong. Insiden yang dikategorikan sebagai kebakaran tingkat 5 itu menyebabkan setidaknya 146 orang meninggal dan 79 lainnya luka-luka.

Tragedi tersebut memunculkan banyak dugaan kelalaian, mulai dari pelanggaran prosedur konstruksi, penggunaan material murahan asal Tiongkok, hingga kelalaian pengawasan pemerintah dan dugaan praktik korupsi antara kontraktor dan pejabat setempat.

Juru bicara Independent Chinese PEN, Sheng Xue, menyatakan bahwa kebakaran ini memperlihatkan bagaimana “korupsi sistemik ala Tiongkok telah merembes ke Hong Kong”, dan bahwa peristiwa ini membuka tabir runtuhnya kualitas tata kelola pasca-semakin kuatnya kendali Beijing.

Warga Luncurkan Petisi: Empat Tuntutan Utama

Pada 28 November, warga membentuk kelompok “Concern Group for Tai Po Hong Fu Court Fire” dan meluncurkan petisi yang langsung ditandatangani lebih dari 10.000 warga.

Mereka menyampaikan empat tuntutan utama:

1. Membentuk komisi penyelidikan independen untuk mengusut tuntas kemungkinan aliran kepentingan dan korupsi.
2. Meninjau ulang sistem pengawasan konstruksi agar tidak ada pihak yang dijadikan kambing hitam.
3. Mengusut kelalaian pemerintah serta meminta pertanggungjawaban pejabat terkait.
4. Memberikan bantuan jangka panjang kepada korban dan keluarga, termasuk jaminan hunian dan rehabilitasi.

Sheng Xue menegaskan bahwa tuntutan ini wajar dan adalah standar minimum di masyarakat normal: “Ini adalah kejadian publik yang seharusnya membuat pemerintah introspeksi, bukan malah membungkam warga.”

Pemerintah Hong Kong Menindak Balik: Aktivis Ditangkap, Internet Disensor

Alih-alih mengakomodasi tuntutan warga, pemerintah Hong Kong melakukan langkah represif.

Pada 29 November, Kantor Keamanan Nasional Beijing di Hong Kong mengeluarkan pernyataan keras menuduh pihak-pihak tertentu melakukan “mengacaukan Hong Kong lewat bencana” dan menuntut penindakan tegas.

Sehari sebelumnya, Menteri Keamanan Hong Kong, Chris Tang, menyebut akan “menindak penyebar rumor”.

Tak lama kemudian, penyelenggara petisi yang dikenal sebagai Miles, seorang mahasiswa, ditangkap oleh unit Keamanan Nasional. Rumahnya digeledah dan seluruh akun media sosial kelompok petisi hilang dari internet.

Sheng Xue menyebut tindakan ini adalah bukti bahwa Hong Kong kini menjalankan pendekatan kontrol ala Daratan Tiongkok:

“Siapa pun yang mengkritik atau sekadar memberi masukan langsung dicap anti-pemerintah atau anti-Tiongkok.”

Dugaan Pelanggaran Konstruksi Mencuat

Saat kebakaran terjadi, Hong Fu Court sedang menjalani proyek renovasi besar senilai HK$ 330 juta. Rekaman video menunjukkan scaffolding mesh (jaring pelindung perancah) terbakar dalam hitungan detik, menimbulkan kecurigaan bahwa material yang digunakan adalah bahan murahan yang tidak memenuhi standar keselamatan.

Publik juga menyoroti pejabat distrik dari Partai DAB, Wong Pik Kiu, yang disebut sebagai pendukung utama proyek renovasi yang dikecam warga. Kini banyak pihak menuntut investigasi atas dugaan konflik kepentingan.

Akademisi politik Universitas Nasional Taiwan, Chen Shimin, menyatakan bahwa tragedi ini memperlihatkan dampak hilangnya mekanisme demokrasi di Hong Kong:

“Tanpa checks and balances, kegagalan tata kelola akan terus bermunculan dan memicu ketidakpuasan publik yang semakin besar terhadap sistem ‘Satu Negara, Dua Sistem’.”

Korban Masih Dicari, Proses Identifikasi Akan Lama

Hingga saat ini, 150 orang masih dinyatakan hilang, dan pihak berwenang memperkirakan butuh tiga hingga empat minggu untuk memastikan total korban meninggal serta kondisi para korban yang belum ditemukan.

Kesimpulan

Kebakaran Hong Fu Court bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga cerminan memburuknya tata kelola, transparansi, dan kebebasan sipil di Hong Kong. Respons pemerintah yang bersifat represif memperparah krisis kepercayaan publik. Dengan banyaknya nyawa yang hilang dan dugaan korupsi yang mencuat, tekanan terhadap pemerintah untuk mengungkap kebenaran diperkirakan akan terus meningkat.