Otoritas Sichuan Membuka Pendaftaran Anak Lahir Diluar Pernikahan yang Memicu Opini Negatif Masyarakat
 |
| Pada 30 Januari, Provinsi Sichuan mengeluarkan "Tindakan" terbaru, yang akan membatalkan pembatasan jumlah akta kelahiran dan pembatasan pernikahan. (Wang Zhao/AFP) |
Pemerintah Tiongkok telah mengakui bahwa telah terjadi pertumbuhan penduduk yang negatif, dan menginstruksikan jajaran terkait untuk melakukan upaya yang mampu mendorong kelahiran. Baru-baru ini, otoritas Provinsi Sichuan segera merevisi peraturan kelahirannya demi menyambut instruksi Pusat ini. Peraturan baru yang dikeluarkan mengizinkan orang yang belum menikah untuk mendaftar kelahiran, selain itu peraturan juga membatalkan batas jumlah kelahiran. Hal mana memicu opini negatif dari masyarakat.
Komisi Kesehatan Provinsi Sichuan baru-baru ini merilis sebuah aturan yang diberi judul “Langkah Manajemen Layanan Pencatatan Kelahiran Provinsi Sichuan”, yang selain membatalkan pembatasan tentang apakah objek telah masuk daftar sudah menikah / berkeluarga dan termasuk dalam pembatasan jumlah kelahiran anak, peraturan juga telah menyederhanakan persyaratan dalam pencatatan kelahiran. Peraturan baru ini akan dilaksanakan mulai 15 Februari 2023 dengan masa berlaku selama 5 tahun.
Berita itu langsung menggemparkan masyarakat begitu beredar. Ada netizen yang berkomentar: “Tampaknya sistem monogami sudah mati suri. (otoritas) sudah tidak peduli dari mana asalnya anak, yang penting bisa melahirkan anak.”
Yang lain berkomentar: “Demi peningkatkan kesuburan, meningkatkan jumlah populasi, tak peduli harus kehilangan muka.” “Anak haram diperlakukan sama dengan anak sah. Entah apa gunanya menikah, tak heran jika jumlah warga yang mengurus akta (nikah) menurun tajam.”
Menghadapi kritik dari dunia luar, departemen terkait dari Komisi Kesehatan Provinsi Sichuan menjawab bahwa kebijakan baru tersebut adalah untuk melindungi hak dan kepentingan para wanita yang belum menikah tetapi sudah hamil, dan tidak ada hubungannya dengan “pendaftaran di KK”.
Seorang pria warga Provinsi Sichuan yang bermarga Long mengatakan: “Dia (PKT) hanya ingin memperbaiki populasi yang menua. Mungkin masih terkait dengan jumlah kematian yang banyak belakangan ini. Sehingga merasakan penyusutan sumber daya manusia. Negara ini dulunya adalah industri padat karya dengan tenaga kerja murah yang bukan dimulai dari Sichuan, tetapi dari Jiangsu, Zhejiang dan Shanghai. Di sana (Jiangsu, Zhejiang, dan Shanghai) anak-anak haram ini boleh didaftarkan dalam KK. Di sini (kelahiran anak haram) juga terjadi. Yang ingin dicapai otoritas adalah peningkatkan populasi, mereka tak peduli apakah melanggar etika manusia. Mereka sekarang menghalalkan yang haram demi populasi yang dianggap sebagai bonus (bagi pertumbuhan ekonomi Tiongkok).”
Tahun lalu, jumlah populasi Tiongkok mengalami pertumbuhan negatif untuk pertama kalinya dalam 60 tahun terakhir, dan diperkirakan tren tersebut masih akan berlangsung. Demi mendorong kenaikannya, pihak berwenang kemudian memperkenalkan pemberian insentif guna merangsang pertumbuhan populasi, kata laporan itu.
Mr. Zhang di Kota Chongqing menjelaskan: “Populasi Tiongkok sedang menghadapi krisis. Perasaan pertama saya adalah bahwa negara ini telah sulit dapat merekrut tentara yang membuat panik rezim penguasa. Dengan berkurangnya tenaga muda, kekuasaan mereka akan sulit dipertahankan, sulit untuk membodohi orang-orang tua. Banyak dari pemimpin yang ada dalam kelompok penguasa memiliki anak haram, bagi para birokrat itu etika dan moral sudah sama sekali diabaikan.”
Beberapa netizen menyebutkan bahwa kebijakan ini telah mencerminkan situasi sebenarnya dari sejumlah pejabat tinggi PKT, yang bisa jadi sedang memperjuangkan hak-hak bagi para gundik mereka. Mungkin tidak lama lagi, sistem pernikahan poligami dengan banyak selir akan kembali muncul di daratan Tiongkok. (ET/sin/sun)
0 comments