“Politik Hanya Politik” — Warga Tiongkok Meremehkan Ketegangan Jepang–Tiongkok


Hubungan Jepang–Tiongkok kembali memanas setelah pernyataan pro-Taiwan dari PM Jepang, namun di dalam negeri Tiongkok, masyarakat justru lebih fokus pada produk dan ekonomi dibanding retorika politik. Laporan berikut menggambarkan respons warga Tiongkok yang menilai “politik hanyalah politik”, meski propaganda Beijing terus meningkat.


GLOBALNews - Ketegangan diplomatik antara Jepang dan Tiongkok kembali meningkat setelah pernyataan pro-Taiwan dari Perdana Menteri Jepang, Kōno Sanae (高市早苗). Menanggapi hal tersebut, rezim Tiongkok kembali melayangkan kritik keras, bahkan mengirimkan surat resmi kepada Sekjen PBB, António Guterres, pada Jumat lalu. Beijing menuduh Jepang berupaya melakukan “intervensi militer” di Selat Taiwan dan mengancam akan menggunakan “hak membela diri”.

Namun berbeda dengan nada keras pemerintah, masyarakat di dalam negeri justru bersikap jauh lebih tenang. Dalam liputan di Pameran Mobil Internasional Guangzhou 2025, banyak pengunjung menyatakan bahwa politik tidak akan memengaruhi pilihan mereka dalam membeli kendaraan.


Beijing Serang Jepang Lewat PBB

Duta Besar Tiongkok untuk PBB, Fu Cong, mengklaim bahwa pernyataan PM Jepang soal Taiwan “melanggar hukum internasional dan norma diplomatik”. Ia menegaskan bahwa bila Jepang ikut campur dalam isu Taiwan, “Tiongkok pasti akan melakukan tindakan bela diri”.

Menanggapi tuduhan tersebut, Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan telah mengetahui isi surat itu dan menyatakan keras bahwa tuduhan Beijing “sepenuhnya tidak dapat diterima”. Jepang menegaskan bahwa komitmennya pada perdamaian tetap tidak berubah.


Warga Tiongkok: “Yang Penting Kualitas dan Harga, Bukan Politik”

Walaupun propaganda anti-Jepang meningkat, suasana di pameran otomotif menunjukkan gambaran berbeda. Booth mobil Jepang tetap ramai, dan banyak pengunjung terang-terangan menyatakan bahwa keputusan membeli mobil tidak dipengaruhi isu politik.

Seorang pekerja swasta bermarga Li mengatakan bahwa sentimen anti-Jepang pernah memicu kekerasan di masa lalu, termasuk insiden pemilik mobil Jepang yang tewas akibat serangan massa. Namun kini masyarakat lebih rasional.

“Pada akhirnya masyarakat sendiri yang menilai mana yang benar dan mana yang tidak. Ada propaganda, tapi setiap orang punya timbangannya sendiri,” ujar Li.

Seorang insinyur otomotif bernama Liang menambahkan:

“Bagi kami, yang penting kualitas, harga, dan value for money. Politik urusan negara, konsumen tetap melihat produk.”

Pernyataan serupa disampaikan seorang staf R&D perusahaan teknologi, Mr. Wang:

“Ekonomi adalah ekonomi, politik adalah politik — tidak boleh dicampur.”


Konteks Sejarah: Propaganda Namun Tanpa Konsistensi

Menjelang peringatan 80 tahun kekalahan Jepang di Perang Dunia II, Beijing memperkuat kampanye anti-Jepang, menggunakan Deklarasi Kairo dan Deklarasi Potsdam untuk mengklaim kedaulatan atas Taiwan.

Namun pemerintah Tiongkok jarang menyebutkan fakta historis penting bahwa:

  • Kedua deklarasi itu ditandatangani oleh Republik Tiongkok (Taiwan) — bukan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
  • Republik Tiongkok adalah negara pemenang perang, serta salah satu pendiri utama PBB.


Kesimpulan

Meski pemerintah Beijing terus memperkeras retorika terhadap Jepang, kenyataannya banyak warga Tiongkok justru bersikap rasional dan memisahkan politik dari kehidupan sehari-hari, terutama urusan konsumsi. Sentimen ini menunjukkan bahwa propaganda pemerintah tidak sepenuhnya membentuk opini publik, dan masyarakat tetap mengutamakan kualitas serta nilai ekonomi dibanding konflik geopolitik.


#HubunganJepangChina #IsuTaiwan #TiongkokJepang #BeritaGlobal #KeteganganAsiaTimur #MobilJepangDiChina #PolitikChina #GuangzhouAutoShow

0 comments