Tiongkok Ancam Dapat Ambil Tindakan Militer terhadap Jepang, Tokyo Tegas Membantah

𝐆𝐋𝐎𝐁𝐀𝐋𝐍𝐞𝐰𝐬 - Ketegangan hubungan antara Tiongkok dan Jepang kembali meningkat setelah pemerintah Tiongkok mengklaim dapat menggunakan apa yang disebut “klausul musuh lama” dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan tindakan militer terhadap Jepang. Pada Minggu (24/11), Kementerian Luar Negeri Jepang secara terbuka membantah dan mengecam keras pernyataan tersebut.

Jepang: Klausul Musuh Lama Sudah Tak Berlaku Sejak 1995

Kementerian Luar Negeri Jepang menyatakan bahwa “klausul musuh lama” sebenarnya sudah diminta untuk dihapus oleh Sidang Umum PBB sejak 1995 dan secara praktik sudah “tidak berlaku”. Menariknya, menurut Tokyo, Tiongkok juga memberikan suara setuju terhadap keputusan penghapusan klausul tersebut pada tahun yang sama.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap unggahan Kedutaan Besar Tiongkok di Jepang di platform X pada 21 November, yang menyebut bahwa negara-negara pendiri PBB — termasuk Tiongkok — memiliki hak untuk mengambil tindakan militer tanpa izin PBB apabila negara kalah perang (seperti Jepang) kembali melakukan “tindakan agresif”.

Tokyo Kritik Surat Tiongkok ke PBB

Selain itu, Juru Bicara Tingkat Tinggi Pemerintah Jepang, Maki Kobayashi, juga mengecam surat yang dikirimkan Duta Besar Tiongkok untuk PBB, Fu Cong, pada 21 November. Dalam surat tersebut, Beijing memperingatkan bahwa jika Jepang melakukan “intervensi militer di Selat Taiwan”, Tiongkok akan merespons dengan kekuatan militer.

Surat itu juga menuding pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, melanggar hukum internasional dan etika diplomatik — tuduhan yang dibantah Jepang sebagai “tidak berdasar sama sekali”.

Jepang: Komitmen pada Perdamaian Tidak Berubah

Tokyo menegaskan kembali bahwa Jepang tetap berkomitmen pada perdamaian dan tidak menerima ancaman maupun interpretasi sepihak terkait hukum internasional.

Pernyataan Takaichi pada 7 November juga kembali menjadi sorotan. Ia mengatakan bahwa jika Tiongkok menyerang Taiwan — yang jaraknya hanya sekitar 100 km dari Jepang — hal itu dapat dianggap sebagai “ancaman terhadap kelangsungan hidup Jepang”, dan Pasukan Bela Diri (SDF) dapat dikerahkan untuk membela negara.

Respons Publik Jepang dan Dampak Ekonomi

Menurut survei akhir pekan yang dirilis Mainichi Shimbun, 50% responden menilai pernyataan Takaichi tidak bermasalah, jauh lebih tinggi dibandingkan 25% yang menilai sebaliknya.

Di sisi ekonomi, pelaku usaha restoran di Jepang menyebutkan bahwa imbauan Tiongkok agar warganya menghindari perjalanan ke Jepang sejauh ini tidak memberikan dampak langsung pada penjualan. Agen perjalanan di Tiongkok juga menyatakan minat wisatawan untuk berkunjung ke Jepang masih tetap kuat.

G20: Tidak Ada Interaksi Antara Pemimpin Jepang dan Tiongkok

Pada KTT G20 yang digelar di Afrika Selatan pada 22 November, tidak terlihat adanya interaksi antara Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang.

Kesimpulan

Ketegangan terbaru antara Jepang dan Tiongkok menunjukkan semakin sensitifnya isu Taiwan dan dinamika politik regional Asia Timur. Meski Beijing melontarkan ancaman dan mengutip klausul PBB yang sudah tidak berlaku, Jepang menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terpengaruh oleh tekanan tersebut dan tetap memprioritaskan perdamaian serta stabilitas kawasan. Situasi ini menunjukkan bahwa hubungan kedua negara masih berpotensi terus memanas dalam waktu dekat.